Berita Utama
08 Februari 2010
Golkar-PKS Pegang Kunci
Tentukan Rekomendasi Pansus Century
JAKARTA- Penyelidikan Pansus Hak Angket Bank Century menapaki babak baru. Hari ini, fraksi-fraksi di DPR akan menyampaikan pandangan awalnya
tentang pengucuran dana bailout Rp 6,7 triliun ke bank itu.
Pandangan awal fraksi tersebut diperkirakan akan menentukan hasil akhir rekomendasi pansus.
Sebagian fraksi telah menentukan sikap, namun sebagian lainnya masih ragu-ragu. Fraksi Golkar konsisten dengan pandangan awalnya bahwa ada 54 pelanggaran dalam kasus itu. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum solid. Di tubuh PKS masih terdapat dua kubu, yakni yang menentang dan yang menyetujui bailout.
Kedua partai itu memegang kunci untuk menentukan rekomendasi pansus.
Anggota pansus dari Golkar, Bambang Soesatyo menegaskan, fraksinya akan tetap konsisten dengan pandangan awal tersebut karena hal itu didasarkan pada hasil pemeriksaan para saksi selama proses penyelidikan pansus.
Dengan demikian, hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang dugaan rekayasa, kerugian negara, dan penyalahgunaan wewenang yang dijadikan dasar penyelidikan pansus sudah terkonfirmasi. ’’Golkar tidak akan menutupi kebenaran yang sudah terungkap selama pemeriksaan pansus,’’ tandasnya.
Hal senada diungkapkan staf ahli Fraksi Golkar untuk pansus, Indra J Piliang. Menurutnya, Fraksi Golkar akan konsisten karena Munas VIII sudah mengamanatkan kepada DPP untuk menuntaskan kasus Century.
’’Meskipun tidak sampai memberikan vonis, fraksi akan tetap mengungkapkan kebenaran yang ada selama proses pansus berlangsung. Ini sudah amanat munas yang harus dipatuhi seluruh kader Golkar,’’ katanya.
Sementara itu, pandangan awal Fraksi PKS tampaknya belum solid menyusul masih terjadinya pertentangan di internal partai. Wakil Ketua Pansus dari PKS, Mahfudz Siddiq menyatakan bahwa pihaknya telah menemukan 18 dugaan pelanggaran dalam kasus Bank Century, mulai dari merger hingga pemberian bantuan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP).
’’Oleh karena itu, kami akan mengungkapkan temuan ini dalam pandangan awal fraksi. Sebab, hal tersebut sudah menjadi komitmen PKS untuk menyelesaikan kasus Century seterang-terangnya,’’ tandasnya.
Komitmen itu mendapat dukungan dari Sekjen DPP PKS yang juga Wakil Ketua DPR Anis Matta. Ia mengatakan bahwa anggota-anggota pansus paling mengetahui apakah ada pelanggaran atau tidak dalam kasus itu.
Namun, pandangan berbeda diungkapkan Plt Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Dia menyatakan, DPP sudah memiliki kesepahaman dengan pokok pemikiran dari Partai Demokrat bahwa kebijakan bailout tidak melanggar aturan karena telah menjauhkan Indonesia dari dampak krisis ekonomi di AS.
’’Sebagai kepanjangan tangan DPP, fraksi tentu harus menjalankan keputusan DPP,’’ tuturnya.
Sementara itu, DPP Partai Persatuan Pembangunan mempertanyakan mekanisme pandangan awal fraksi dalam prosedur pemeriksaan pansus.
’’Mekanisme tersebut tidak lazim dan tidak dikenal dalam kepanitiaan angket dan pansus-pansus sebelumnya,’’ kata anggota pansus dari PPP Romahurmuzy.
Apalagi, lanjutnya, pandangan awal fraksi dijadwalkan dalam posisi belum terpenuhinya seluruh kebutuhan data yang diminta pansus kepada beberapa pihak. Karena itu, DPP PPP menginstruksikan kepada anggotanya di pansus untuk tidak buru-buru memberikan penilaian fraksi.
’’DPP meminta agar fraksi melakukan kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh data dan fakta temuan pemeriksaan serta mengacu pada suasana kebatinan penyelenggaraan perekonomian negara pada saat keputusan penyelamatan Bank Century diputuskan,’’ ujarnya.
Namun demikian, PPP juga menginstruksikan agar kadernya di pansus tidak menutupi kebenaran atas nama kepentingan koalisi.
Pemegang Kunci
Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKS dinilai sebagai pemegang kunci dalam menentukan arah rekomendasi akhir Pansus Century.
Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens, hasil akhir rekomendasi pansus dapat tercermin dari pandangan awal fraksi-fraksi, terutama Golkar dan PKS.
’’Kalau kedua fraksi itu konsisten, maka pandangan awal mereka akan memengaruhi hasil akhir pansus. Jadi, saat ini bola besar justru ada di tangan kedua fraksi itu,’’ ujarnya usai sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.
Boni mengatakan, tekanan yang dilakukan Partai Demokrat melalui wacana reshuffle kabinet justru akan merugikan partai pimpinan SBY itu, karena posisi mereka akan kalah, baik di tingkat pansus maupun di paripurna DPR.
’’Jika benar SBY mendepak kedua partai itu dari koalisi, maka Demokrat akan kalah suara saat pengambilan keputusan tentang kasus Century,’’ tambahnya.
Oleh karena itu, lanjut Boni, PKS dan Golkar akan mengambil keuntungan jika Demokrat benar-benar ’’menceraikan’’ keduanya. Apalagi, jika wacana pemakzulan terus berhembus setelah pandangan awal fraksi.
Terpisah, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution mendesak pansus dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
’’Kalau presiden saat itu punya hubungan komunikasi dengan KSSK ya harus diperiksa,’’ ujarnya.
Hubungan itu, kata Adnan, adalah saat keputusan bailout yang dikeluarkan KSSK pada tengah malam.
’’Saat itu presiden di Amerika dan di sana kan siang hari. Jadi, mungkin saja ada komunikasi,’’ kata Buyung.
Selain itu, dia juga mendesak KPK memeriksa mantan Gubernur BI Boediono, mantan Ketua KSSK Sri Mulyani, dan mantan Sekretaris KKSK Raden Pardede. Sebab, mereka dinilai paling berperan dalam kebijakan bailout.
’’Kalau kebijakan memang tidak bisa dipidanakan. Tapi, kalau kebijakan itu hanya merupakan cover untuk kepentingan uang atau kelompok tertentu, misalnya untuk dana pemenangan pemilu SBY, ya KPK harus memeriksa itu,’’ tegasnya. (J22,H28-65,49)
0 Response to "Golkar-PKS Pegang Kunci"
Posting Komentar